BERITA

Kader PPKBD Minta Fasilitas Sepeda

Parigi – Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), mengharapkan bantuan sepeda untuk mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (banggakencana)

“Ini sebagai usulan dan mungkin pihak BKKBN bisa mengadakan sepeda untuk kader, supaya memudahkan penyuluhan program BKKBN,” ujar Djudaria (65 tahun) pada pertemuan kader PPKBD dan sub PPKBD di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Tinombo pekan lalu, yang juga dihadiri beberapa kader se-Kecamatan Tinombo.

“Dulu, BKKBN sangat peduli dengan kader. Saya ini sudah lama menjadi kader sejak orde baru sampai sekarang. Jadi, tahu bagaimana perubahan yang ada,” ujarnya, yang juga menyarankan perlunya perhatian dana operasional transportasi.

Masalah dana operasional juga dikemukanan kader di Desa Pada Elo, Kecamatan Ongka Malino dan Desa Tibu Kecamatan Tinombo. Para kader masih mempertanyakan soal operasional kegiatan. Kader juga mengeluhkan masih minimnya sarana dan prasarana penyuluhan seperti BKB kit, BKB kit emas untuk pencegahan stunting, dan kartu kembang anak (KKA).

Kader BKB Mawar Desa Torue, Kecamatan Torue, Nikmah mengatakan, seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Sigi, kader Torue juga mendapatkan perhatian dari kepala desa. Namun, diharapkan ada konsumsi untuk pertemuan kader dan tambahan alat permainan edukatif (APE).

Berdasarkan kunjungan BKKBN ke Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tomini, dan Kecamatan Torue, disimpulkan bahwa para kader BKB di Kabupaten Parigi telah mendapatkan honor bulanan dari kepala desa masing-masing dengan jumlah yang bervariasi.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong Nurdiani Musdin mengatakan, para kepada desa di Parigi Moutong telah menganggarkan honor untuk kader sesuai tugasnya masing-masing seperti kade BKB, dan kader posyandu.

“Para kader perlu berkoordinasi dengan pihak desa, sebab hal tersebut telah di anggarkan”kata Nurdiani. WA

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker