SIGI – Celebespos.com Dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional, peranan evaluasi menjadi penting dan strategis sebagai dasar dalam penentuan tema, sasaran, dan arah kebijakan perencanaan periode berikutnya. Pelaksanaan evaluasi tersebut juga penting untuk memberikan pembelajaran (lesson learned) bagi pelaksanaan pembangunan kedepan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) melalui virtual (zoom meeting) dengan para OPD terkait diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kab.Sigi, Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kab.Sigi, Dinas Kesehatan selaku perwakilan gugus tugas penanganan Covid-19 Kab.Sigi serta perwakilan dari Mercy Corps Indonesia. Ruang Rapat Kantor Bupati Sigi, Kamis, (27/8/2020).
Adapun rapat virtual kali ini dipandu oleh moderator Yudhie Hatmadji perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sigi H. Iskandar Nongtji, sebagai unsur pimpinan perwakilan Pemkab Sigi dalam rapat virtual menyampaikan bahwa terkait dalam surat edaran (SE) Mendagri, pemerintah sudah membuktikan didalam satuan tugas (Satgas) Covid-19 yang melibatkan seluruh komponen yang ada, dan kami selaku pemerintah mengetahui bahwa hal itulah yang kami lakukan didalam pemerintah Kabupaten Sigi, yang terdiri beberapa OPD Terkait diantarannya Dinkes, BP3D serta BKAD.
Sementara itu terkait upaya daerah dalam penanganan Covid-19 yang terdiri atas upaya penyesuaian Perencanaan, upaya khusus penanganan Covid-19 hingga kelembagaan regulasi, Kaban BP3D Kab.Sigi Sutopo Sapto Condro memaparkan beberapa point lebih rinci yang pertama, sampai dibulan desember nanti terjadi perubahan koneksi indikator makro baik pertumbuhan maupun yang lain-lain.
Kedua, untuk perubahan prioritas, tentunya kita fokusnya ke beberapa point tadi, diantarannya penanganan kesehatan, lingkungan kesehatan yang menurutnya sudah jelas di recourfushing.
Ketiga, terkait dengan rencana integrasi pertanian, pariwisata, dan UMKM itu memang menjadi potensi sumber di Kabupaten Sigi.
“Sejak tahun 2017 kami sudah mempunyai rencana pembangunan kawasan pedesaan yang melibatkan tujuh desa sampai delapan desa. Dan kabupaten Sigi sudah ada tiga kawasan desa unggulan di kabupaten sigi. Kemudian ada juga kerjasama daerah dalam komuditas,” ucap Sutopo dalam pemaparan.
Selanjutnya, terkait pintu-pintu masuk perbatasan kabupaten Sigi sudah melakukan kerjasama dengan kota palu dan kabupaten Poso, jadi setiap pelaku perjalan yang datang ke palu menuju Kab.sigi, kami sudah melakukan kerjasama Check – In dan sampai sekarang masih tetap dilakukan.
Menanggapi itu, dr.Rika F. Sakaruddin sebagai perwakilan gugus tugas penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kab.Sigi dalam hal upaya koordinasi penanganan Covid-19 di daerah mengatakan bahwa sebagai gambaran hotline yang ada di kabupaten Sigi, hampir sama juga dengan hotline yang ada di daerah-daerah yang lain.
Dikatakan Rika, bahwa Hotline Kab.Sigi terkontrol oleh mereka-mereka dari tim promosi kesehatan yang secara struktur merupakan tim komunikasi dari Covid -19. Selain menerima tanggapan, respon dan juga informasi dari masyarakat sebagai pelaporan data setiap saat yang kemudian akan menjadi rekapan data, untuk sebaran kasus secara umum di Kabupaten Sigi.
“Dari hotline ini juga kami bekerjasama dengan Telkom untuk bisa melakukan SMS secara berantai, mengirimkan pesan – pesan edukasi dan promosi Kepada masyarakat secara rutin,” Ungkapnya.
Dengan mengacu Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 4402622, tentunya sudah nampak bahwa memang upaya yang harus dilakukan dalam penanganan covid-19 sudah semestinya dilaksanakan secara terstruktur. Dimana dalam kerangka susunannya melibatkan pihak TNI/POLRI, tim organisasi profesi (Kesehatan), pihak OPD, LSM, hingga perguruan tinggi.
“Untuk layanan kesehatan, contohnya ketika kita membuka posko dipintu masuk, telah bertugas disana bukan hanya pihak kesehatan melainkan ada juga pihak TNI/POLRI. Demikian pula halnya ketika mendapatkan kasus disatu Kecamatan, maka untuk melakukan tracking serta mengecek penyebaran kasus yang ada maka maka harus dilakukan kolaborasi antara pihak TNI/Polri bersama pihak kesehatan,” ucap dr.Rika.
Rika mengungkapkan, mereka yang dari akademisi, sudah sangat membantu kepada mereka (pihak kesehatan), dalam hal edukasi menyusun konsep terhadap materi yang disampaikan kemasyarakat.
“Tentunya desain-desain itu tidak sembarangan dibuat oleh tim dari promosi kesehatan, hal itu mesti berkoordinasi juga dengan tim akademisi, promosi kesehatan kemendagri, dan kemudian teman-teman NGO juga banyak memberikan masukan-masukan terhadap beberapa hal yang kami sheare kepada masyarakat,” terangnya.
Terlebih, mengenai pengadaan alat PCR, dimana Kabupaten Sigi, yang merupakan Kabupaten pertama berinisiatif untuk melakukan pengadaan PCR selain yang dimiliki oleh provinsi. Dengan dampak yang dirasakan dari alat PCR ini ketika muncul kasus baru, tidak perlu lagi sibuk mengirimkan sampel pasien ke Provinsi, cukup memeriksa di rumah sakit daerah dengan sumber daya yang sudah ada, sehingga hasilnya dapat segera diterima dimasyarakat.
“Yang kemudian kelanjutan dari hasil tersebut misalnya kalau dia positif, pasien bisa langsung dilakukan isolasi dan kalaupun dia negatif maka pasien itu bisa dikembalikan ke kecamatan.
Dan respon masyarakat sangat luar biasa dan imbas sosialnya juga luar biasa sehingga dengan adanya alat pemeriksaan kami secara dini maka sangat membantu dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sigi,” Pungkasnya. (Kar)