Kendari – Sebanyak 54 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti kegiatan assessment dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) yang diselenggarakan oleh Assessment Center Polri di Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Kendari, Rabu, 24 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam menjaring calon pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Assessment tersebut diperuntukkan bagi pelamar sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih lowong, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perhubungan.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Bupati Buton Selatan, Muh. Adios, menegaskan seleksi terbuka JPT Pratama bukan sekadar proses pengisian jabatan. Melainkan langkah strategis untuk menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bukan sekadar proses pengisian jabatan, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang mampu membawa perubahan, mendorong inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Adios.
Menurutnya, kompleksitas tantangan pemerintahan saat ini menuntut hadirnya pimpinan OPD yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga visi yang kuat, kepemimpinan adaptif, integritas tinggi, kemampuan berkolaborasi, serta orientasi pada hasil dan pelayanan masyarakat.
Adios berharap seluruh peserta mengikuti proses assessment dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Bupati menekankan hasil assessment tidak hanya menjadi dasar penentuan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan potensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
“Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Setiap pengisian jabatan harus dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas pertimbangan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Sultra, Kombes Pol. Arief Fitrianto, menyampaikan seluruh tahapan assessment dilaksanakan secara profesional, independen, objektif, dan konsisten sesuai standar Assessment Center Polri.
Menurutnya, kerja sama antara Pemkab Busel dan Polda Sultra merupakan langkah positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi. Melalui proses tersebut diharapkan lahir pejabat-pejabat yang mampu bekerja secara efektif, membangun kolaborasi, menghadirkan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di masa mendatang.
“Polda Sulawesi Tenggara dan Assessment Center Polri berkomitmen mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, baik di lingkungan kepolisian maupun instansi pemerintah daerah,” katanya.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Pemkab Busel berharap dapat menghasilkan pimpinan OPD yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (***)
