Makassar – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo melakukan kunjungan kerja ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar dalam rangka meninjau dan memantau pelaksanaan layanan publik serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BHP, Rabu, 24 Juni 2026. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal dan Kepal Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot.
Dalam kunjungannya, Dirjen AHU meninjau secara langsung berbagai fasilitas pelayanan serta berdialog dengan jajaran BHP Makassar mengenai pelaksanaan tugas dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Widodo menyampaikan apresiasi atas suasana pelayanan yang telah diciptakan oleh BHP Makassar. Menurutnya, lingkungan pelayanan yang nyaman merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang prima.
“Suasana pelayanan yang nyaman perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan harus merasakan kenyamanan, kemudahan, dan kepastian dalam setiap proses pelayanan yang diberikan,” ujarnya.
Selain memberikan penguatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, Dirjen AHU juga menyampaikan arahan mengenai pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Negara (BMN). Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan BMN wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Setiap tahapan pengadaan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga dapat mendukung kinerja organisasi secara optimal,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyambut baik kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, arahan dan penguatan yang diberikan oleh Dirjen AHU menjadi motivasi bagi jajaran BHP Makassar dan seluruh insan pengayoman di Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendukung penuh berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik. Kehadiran serta perhatian pimpinan pusat menjadi energi positif bagi jajaran untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan Balai Harta Peninggalan Makassar sekaligus memperkuat sinergi antara pimpinan pusat dan unit pelaksana teknis di daerah dalam mewujudkan organisasi yang profesional, berintegritas, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.(***)
