HUKUM KRIMINAL

KRAK Sulteng Desak Bupati Morowali Copot ASN yang di Duga Eks Narapidana Korupsi

MOROWALI, Celebespo.com – Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah (Sulteng), menanggapi soal ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Morowali dengan inisial RS yang di duga merupakan mantan narapidana korupsi yang masih menduduki Jabatan sebagai Kepala
Dinas PUPR Kabupaten Morowali.

Menurut Evan, bahwa yang tersandung kasus Korupsi dan putusannya sudah inkracht harusnya diberhentikan Karena berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil, dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan (SKB).

“Itu menjadi dasar bagi pemecatan yang dilakukan terhadap ASN yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,“ ungkapnya.

Dikatakannya, SKB tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat
(4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Dalam aturan tersebut telah ditegaskan ada empat poin PNS diberhentikan tidak dengan hormat, diantaranya ;

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

“Bahwa yang menjadi tanda Tanya kami adalah alasan Bupati Morowali yang
tetap memaksakan Pelantikan terhadap RS sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali, sementara yang bersangkutan di duga merupakan Ex Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan kalau Bupati tidak mengambil langkah tegas alias melindungi, maka kami akan melaporkan hal ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH)“. pungkas Evan. (Kar)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker