BERITA

Fakta Historis Soal Tanah 800 M Sebagai Lahan Persiapan Huntap Satelit Petobo

PALU, Celebespos.com – FAKTA-FAKTA HISTORIS SOAL TANAH 800 M YANG KINI SEBAGAI LAHAN PERSIAPAN (Perjuangan) HUNTAP SATELIT PETOBO

1. TAPAL BATAS, Soal BATAS WILAYAH, ini masih berdasar SK Gubernur Tahun 1992, yg memicu konflik warga Petobo (Palu) dan Ngata Baru (Sigi) hingga pada tahun 1996 jatuh 1 (satu) korban meninggal dunia dari pihak Ngata Baru dan puluhan luka-luka di ke 2 (dua) belah pihak.

Padahal 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 1990, sudah terjadi _masiromu_ (duduk bermusyawarah) dengan kesepakatan para Totua dan Pemuda kedua belah pihak (Petobo & Ngata Baru) bahwa bentangan 160 Meter ke arah TIMUR dari titik Jalan Kebun Sari, dibagi 2 menjadi : 800 Meter milik Petobo dan 800 selebihnya milik Ngata Baru.

Namun demikian, kerap NEGARA tidak cekatan bertindak berdasar kepentingan dan kesepakatan warga, yakni dengan terbitnya SK Gubernur ttg Tapal Batas _(Gubernur Sulteng kala itu adalah Alm. Abd. Azis Lamadjido)_ yang justru menempatkan 116 Ha ke arah TIMUR (atas) seluruhnya sebagai Wilayah Ngata Baru (Sigi). Sama persis dengan _screenshoot_ ini.

2. PERMENDAGRI BARU TAHUN 2019, Regulasi berganti, SK Gubernur Sulteng Tahun 1992 ini dikuatkan dengan PERMENDAGRI No. 115 Tahun 2018, yang anehnya, tetap sama dengan SK Gub Tahun 1992, padahal banyak sekali surat-surar protes, pertemuan-pertemuan warga dan Pemerintah setempat (Lurah, Camat, dll) yang menegaskan bahwa Lahan 115 Ha tereebut adalah wilayah Petobo.

Pasca Bencana 2018, barulah terbit PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Kota Palu dan Kab Sigi, yang menetapkan bahwa area 115 Ha (alias area 800 Meter, atau disebut Ranggaravana) tersebut adalah wilayah Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu.

3. KONFLIK WARGA 1996, 1 ORANG MENINGGAL DUNIA, Pasca konflik 1996 itu, Pihak PEMDA bersama Muspida (TNI/POLRI) sepakat men- _status quo_ kan Lahan 115 Ha tersebut. Tujuannya agar tidak ada lagi konflik antar warga. Konon, sepanjang masa _status quo_ itulah, terjadi jual-beli tanah di hamparan 115 Ha itu, baik disisi UTARA maupun SELATAN dari badan Jl. HM. Soeharto.

Namun Faktanya, sejumlah Warga Petobo tetap kuasai lahan 115 Ha tersebut dengan mematok tanah, kebun dan kandang ternak. Dengan dasar historis yang mereka yakini bahwa lahan itu memang jauh sebelum Republik ini berdiri, adalah wilayah Desa Petobo, Kec. Biromaru, Kab. Donggala, yang area bagian atas (timur) disebut sebagai Dusun Kapopo (sekarang Ngata Baru).

Jadi, historik memang Kapopo adalah bagian dari Petobo. Dan sepanjang 1996 sd hari ini (Juli 2020, sebelum dan sesudah Bencana 28 Sept 2018), tidak pernah ada Warga Ngata Baru yang protes atas penguasaan lahan 115 Ha tersebut oleh warga Petobo, kendati pun secara _de Jure_, lahan itu masuk Wilayah Kab. Sigi.

4. WARGA GUGAT BADAN PERTANAHAN, Sekitar tahun 2000 hingga 2002, warga Petobo gugat BPN (Badan Pertanahan Nasional Kab.Sigi) ke PTUN, karena menerbitkan banyak sekali SHM (Sertifikat Hak Milik). Hasil litigasi ini, PTUN nyatakan NO (tidak dapat diterima). Artinya, Pokok Gugatan ini masih dapat diperkarakan kembali.

Pihak Warga Petobo saat ini telah miliki sejumlah ALAT BUKTI BARU yang diyakini bisa gugurkan sejumlah SHM milik sejumlah nama, khususnya Sdr. NS yang patut diduga miliki lahan disitu, jauh lampaui ketentuan BMPT (Batas Maksimum Pemilikan Tanah) berdasar UUPA (UU Pokok Agraria). Diduga juga, ratusan SHM terbit secara melawan hukum, alias seharusnya batal demi hukum jika diurai dalam ketentuan Peraturan Kepala BPN. Di aspek ini, patut pula diduga, adanya “Mafia Tanah” yang juga merangsek di tubuh Aparatur BPN. Maka, sejumlah Tokoh Petobo mendesak untuk membuka “warka” SHM untuk melihat legalitas asal-usul tanah. Ini tidak pernah dipenuhi oleh BPN.

5. LAND CLEARING Lahan 115 Ha, Pada tahun 2015, selama 3 bulan lebih, sejumlah warga meminta ijin kepada Gubernur Sulteng (Drs. H. Longki Djanggola) untuk lakukan _land-clearing_. Gubernur bahkan memberi bantuan melalui Dinas PU Provinsi (dijabat Kadis Syaifullah, 2015) dengan meminjamkan sejumlah alat berat. Lebih 200 orang warga Petobo yang terlibat, lebih 500 orang yg sumbang uang Rp 1.000 Rp 2.000 seribu dua ribu kala itu, untuk operasional (beli solar, dapur umum, dll), selama lebih 3 bulan _land clearing_ dikerjakan warga.

6. BENCANA 28 SEPTEMBER 2018, Meyakini betul soal Takdir Tuhan, 7.000-an orang Petobo yang selamat (korban selamat/ penyintas) dari Likuefaksi (terbesar di Dunia sepanjang catatan sejarah bencana geologik 500 tahun terakhir), berkumpul kembali di perempatan Jalan Soeharto – Jalan Kebun Sari, bangun tenda dan pondok-pondok seng.

Sampai saat ini, tersisa 4.000-an jiwa (lebih 1.300an KK) orang Petobo yg masih bertahan di area tersebut di tambah bagian BARAT dari lahan 115 Ha itu, penuhi HUNTARA dan sebagian masih di pondok-pondok seng, harta benda yang tersisa yang mereka kais kembali dari reruntuhan 184,5 Ha gulungan lumpur Likuefaksi.

7. JANJI HUNTAP SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA, Forum Korban Petobo & Forum Penataan Kawasan Pemukiman Petobo (FPKPP) lebih dari 7 kali bertemu pihak Walikota Palu sepanjang Januari 2019 hingga 2020 ini.

Upaya rapat-rapat, diskusi dan lain-lain yang berlangsung, betul-betul fokus pada usaha pembangunan HUNTAP PETOBO.

Namun, makin hari harapan lewat topik diskusi HUNTAP itu makin gelap s/d lansiran _straight-news_ di berbagai media : Walikota Palu bilang PETOBO Akan Hilang.

Berita ini kemudian diklarifikasi Pak Walikota (Hidayat) secara langsung dihadapan warga Petobo (sebelum Ramadhan 1441-H/2020) dengan menyatakan bahwa tidak demikian maksud beliau, jadi ada mis antara uraiannya dengan materi berita yang ditulis media. (Kar)

NB : Juni 2020, Pasca lebaran tahun 1441-H oleh Yahdi Basma, Ketua Forum Korban Likuefaksi Petobo Palu.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker