SIGI, Celebespos.com – Kawasan perkantoran harus tetap berada di Desa Bora sebagai Ibu Kota Kabupaten Sigi dan sebagai pusat pelayanan administrasi Pemerintahan serta sebagai kekuatan terbukanya ruang ekonomi yang baru.
Hal ini ditegaskan Bupati Sigi, Mohamad Irwan di dampingi Asisten II Bidang Ekonomi & Pembangunan, Iskandar Nongtji saat sesi wawancara usai rapat koordinasi pembahasan penelitian kawasan perkantoran Bora yang dihadiri para Akademisi Untad (Universitas Tadulako) Palu, para Anleg DPRD Sigi dan beberapa Kepala OPD, yang berlangsung di Tanaris Cafe, Kota Palu, Jumat (24/12/2021) lalu.
“Untuk pembangunan kantor Bupati supaya kita tidak salah sesuai dengan zona yang ditentukan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika) dengan JICA (Japan International Cooperation Agency), sengaja kami mengundang teman-teman DPRD dan Dinas terkait agar tadinya nanti setelah naik menjadi rencana kebijakan kita yang ada dalam rapat tadi sudah satu bahasa alias clear disini, dan di DPRD tinggal di bahas berdasarkan dari tim yang mengkaji tadi,“ ucap Mohamad Irwan.
Dirinya menyebut persoalan struktur tanah perlu juga untuk teliti, mengingat Kabupaten Sigi merupakan suatu daerah yang masuk rawan gempa.
Setelah rencana kajian ini selesai, akan di buat lagi master pland Ibu Kota Kabupaten. “Saya ingin bahwa rencana ini benar-benar bergerak, walaupun memang kalau kita menyusun tidak gampang dengan dana yang terbatas, tapi insyaallah saya fikir bisa,“ ungkapnya.
Kemudian setelah di desain semua, pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu pekerjaan ini tidak lagi mengira-ngira alias sudah terstruktur semua dengan mengacu pada tempat kawasan perkantoran, ekonomi, wisata kecilnya, hingga hutan kotanya.
Terlepas dari itu semua, kata dia, maka yang menyusun ini adalah mereka akademisi Untad, kemudian mengacu pada lahan tanah yang bisa dipakai dan tidak dipakai. Seperti halnya kantor Dinas PUPR yang ada di Bora itu tidak akan bisa lagi dipakai, melainkan di fungsikan menjadi sebuah kawasan hutan kota.
Mengenai program tahun 2022 yang akan berjalan yakni program sejuta bambu, akan didorong dan bisa terkoneksi sesuai RPJMD Provinsi dan Kabupaten.
“Misalnya, Gubernur Sulteng rencana akan membangun jalan lingkar luar Kota Palu yang dimulai dari Kota Palu-Kawatuna-Petobo-Pombewe dan disambung ke Bora-Pandere bahkan sampai Pakuli bahkan sampai Kulawi dan Pipikoro tepatnya Peana-Kalamanta batas, dan itu semua sudah jadi satu master pland rencana Provinsi detail mereka. Olehnya itu supaya dapat terkoneksi, mangkanya kami susun sekalian kami undang tim perencana dari Untad yang insyaallah akan banyak membantu kita,“ imbuhnya.
“Jadi sudah jelas bahwa kawasan perkotaan tetap di bora, karena kita tidak ingin adanya konflik yang terjadi. Sekali lagi semoga ini semua dapat berjalan mari kita doakan sama-sama. Anggarannya akan disiapkan, tentunya dari pihak DPRD sebagai penentu anggaran APBD akan disiapkan,“ papar Bupati Sigi.
Sementara Ketua DPRD Sigi, Moh. Rizal Intjenae menanggapi bahwa semua anggaran ini tentunya tidak terlepas dari perencanaan yang sudah ada, yang kedua perencanaan itu ada dari sebuah penelitian, “Kawasan perkantoran di Bora ini sebelumnya memang layak untuk di pakai, tapi karena sudah ada bencana maka Bupati selaku kepala daerah mengambil suatu kebijakan dengan melakukan penelitian kembali. Apakah layak atau tidak,“ cetus Rizal.
Kehadiran mereka selaku lembaga legislatif, sambung Rizal, untuk melihat dan mendengarkan langsung bahwa akan ada yudis formal sebuah rekomendasi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam hal ini dari tim kajian Universitas Tadulako Palu, “Dari situ nantinya selepas di ajukan ke DPRD, tentunya kami tidak lagi menanyakan soal yudis formalnya, dimana kami hanya pertanyakan soal bagaimana konstruksinya, bagaimana persoalan dari pada ramah gempanya dan terjadi persoalan tentang kontstruksi apa yang di pakai,“ tukas Ketua DPRD Sigi fraksi Golkar ini.
Bicara soal konstruksi, tentunya sangat erat kaitannya dengan persoalan anggaran. Mangkanya nanti setelah kajian ini sudah di bolehkan bahwa dimana peruntukan-peruntukan bangunan bisa dilakukan. Nantinya, dari kawasan itu akan ditentukan bahwa ruang-ruang mana saja seperti yang telah di sampaikan Bupati sebelumnya.
Menanggapi hal ini, Dr. Taslim selaku akademisi Untad bagian Tekhnik Sipil mengemukakan juga dari aspek kegempaan baik itu dari JICA maupun BMKG telah merekomendasikan bahwa kawasan perkotaan lama ini berpotensi terhadap kegempaan, namun dari segi struktur masih memungkinkan untuk digunakan. Tetapi khusus untuk Kantor Bupati dengan aspek kerusakan akibat gempa, maka kami rekomendasikan untuk di bangun di luar lokasi yang ada. Olehnya itu ada pilihan beberapa alternatif, kami akan menyimpulkan nanti dan memberikan rekomendasi jika ada alternatif satu seperti apa yang semestinya harus dilakukan, “Itu nanti bakalan terdapat berbagai treatment atau perlakuan. Karena masing-masing kawasan Bora hampir semua terdapat garis-garis patahan, baik patahan utama maupun sesar lokal,“ tambahnya.
Kawasan Bora, sambung Dr. Taslim, merupakan sebuah kawasan sedimen, sehingga memerlukan kontstruksi yang khusus, apalagi di kaitkan dengan kegempaan yang mempunyai skala tersendiri dimana ada skala gempa yang harus dimasukan struktur-strukturnya, “Itu semua nanti yang akan memberikan catatan tersendiri bilamana kita akan membangun perkantoran yang baru“. tutupnya. (Kar)
