Foto : Anleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil V, Muhaimin Hadi Yunus (Dok.Is/Hms)
PALU, Celebespos.com – Belum Usai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada proyek pengerjaan ruas jalan Kayamanya – Bone sompe (Kabose) kembali mencuat. Proyek pembangunan yang menelan anggaran sekitar Rp. 30 Miliar itu kembali menimbulkan polemik di masyarakat.
Betapa tidak, pengerjaan yang bersumber dari APBD itu dengan Label peningkatan jalan dalam kota belakangan justru muncul pembuatan jalan lintas antara Kayamanya dan Bonesompe, yang melintasi laut pesisir pantai Kota Poso itu yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan yang disebutkan dalam APBD tersebut.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Dapil V (Poso – Morowali – Morowali Utara – Tojo Una-Una), Muhaimin Yunus Hadi akhirnya angkat bicara soal kasus tersebut. Hadi pada media ini, Sabtu (11/9/2021) diruang kerjanya mengatakan, proyek pembangunan jembatan Kabose itu dinilai telah memiliki unsur tindak pidana korupsi. Hal tersebut diketahuinya saat dirinya menjabat Anggota DPRD Kab. Poso pada saat itu.
Dirinya menegaskan bahwa pengerjaan Kabose itu tidak diketahuinya, karena sepengetahuannya menurutnya, pada saat itu bukanlah pengerjaan jembatan Kabose, melainkan pengerjaan jalan dalam kota.
Polemik Pembangunan jembatan kabose dan reklamasi pantai itu belakangan juga diduga melibatkan Oknum Anggota DPRD Kab. Poso dan Oknum Kepala Dinas PU Kabupaten Poso pada saat itu. Sehingga, Lanjut Muhaimin, Ia secara tegas meminta pihak penegak hukum segera menuntaskan kasus ini dengan melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut serta meminta aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Ini tidak bisa dibiarkan, saya berharap terhadap pihak terkait dalam hal ini aparat penegak untuk segera menyelesaikan kasus ini dan jangan tebang pilih,“ Tegasnya
Terlebih Ia juga menilai, pengerjaan proyek yang telah memakan anggaran puluhan Miliyar itu tidak juga memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat, sehingga hal itu dinilai Mubadzir.
“Sangat besar anggarannya namun tidak ada dampak apa-apa terutama bagi peningkatan perekonomian masyarakat, sangat Mubadzir“. Terangnya. (Asr/Kar)
