PALU, Celebespos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira bersama Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan unsur Forkopimda Sulteng melakukan penjemputan atas kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin dan rombongan beberapa Menteri Kabinet Kerja Jilid II, di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Adapun maksud kunjungan kerja Wapres Ma’ruf Amin diantaranya, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap pasca bencana 28 September 2018 silam.
“Tadi siang saya ikut menghadiri penjemputan Wapres dan langsung mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan huntap pasca bencana 28 September 2018 yang hingga saat ini belum selesai,“ tulis Nilam Sari Lawira (NSL) dalam keterangan resminya, pada media ini, Kamis (6/1/2022).
Padahal kata NSL, pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi yang mengacu pada dua kebijakan yaitu Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2018 telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2020 lalu. Oleh karenanya, dirinya pun menganggap perlu perpanjangan dan Pergub No. 10/2019 tentang rencana rehabilitasi rekonstruksi, “Pemerintah telah berjanji akan menyelesaikan bantuan dan huntap bagi warga terdampak bencana dalam waktu kurang dari 2,5 thn. Jika mengacu pada pergub tersebut seharusnya seluruh warga terdampak bencana sudah menerima dan menikmati huntap pada Oktober 2021 lalu,“ cuitnya.
Selaku Ketua DPRD Sulteng dari partai Nasdem, Ia pun menyayangkan hingga saat ini pembangunan huntap masih terkendala status lahan, “Sangatlah disayangkan sampai saat ini sdh 3 tahun lebih, pembangunan huntap tersebut masih terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean & clear. Dimana pembangunan huntap yang dilaksanakan oleh PUPR yang dibiayai dari loand (pinjaman) dari world bank membutuhkan hal tersebut,“ bebernya.
Selain masalah tersebut, lanjut NSL, jumlah huntap yang dibangun oleh PUPR, juga belum seberapa jika merujuk dari catatan awal kementerian PUPR bahwa total huntap yang dibutuhkan oleh warga terdampak adalah sebesar 11.788 unit.
PUPR berencana akan membangun 8.788 unit dan sisanya 3000 unit akan dibangun pihak lain. Kenyataan yang ada hingga saat ini baru terbangun 630 unit huntap tahap 1A dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan juga dengan pembangunan 976 unit di tahap 1B, yang masih belum memiliki kejelasan dan kepastian.
“Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,“ sebut NSL.
Ketua DPRD Sultenh ini pun berharap, permasalahan pembebasan tanah bisa segera selesai karena pada APBD Perubahan TA. 2021 Provinsi Sulteng, telah disepakati memberikan bantuan hibah ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 55 M dengan rincian, Kota Palu Rp. 27 M untuk pembebasan lahan Jembatan Palu IV, pembebasan lahan Huntap Kota Palu Rp. 12 M, pembebasan lahan Kabupaten Sigi Rp. 6 M dan Kab Donggala sebanyak Rp. 10 M.
“Jika status lahan sudah clean & clear, maka PUPR berjanji akan segera membangun huntap. Bapak Walikota pun sudah berjanji pada Wapres saat rakor tadi bahwa, permasalahan lahan di Tondo II akan diusahakan selesai diakhir bulan Februari. InsyaaAllah, aamiin,“ harapnya.
“Semoga kedatangan Wapres efektif dan menjadi solusi untuk percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana 28 September 2018 silam“. tutup NSL. (Kar)
