BUOL – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai langkah cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pembalakan liar dan praktik jual beli lahan ilegal di sejumlah wilayah. Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Buol dan dipimpin langsung oleh Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., Kamis (24/4/2025).
Rapat strategis ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Buol, Camat Bokat dan Camat Bukal, Kapolsek Bokat, Kasat Intelkam Polres Buol, perwakilan TNI dari Koramil Bokat dan Koramil Biau, serta petugas dari UPT Kehutanan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam menangani masalah yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial. Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara komprehensif dan berlandaskan hukum, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
“Seluruh elemen harus solid. Penanganan konflik agraria tidak bisa setengah-setengah. Ini soal hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Dr. Moh. Nasir kepada rri.co.id.
Dari laporan Camat Bukal dan Camat Bokat, diketahui bahwa ketegangan antar warga meningkat akibat ketidakjelasan batas wilayah dan aktivitas pembukaan lahan ilegal. Hal ini dinilai berpotensi menjadi konflik sosial apabila tidak segera ditangani.
Pemkab Buol menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan agraria secara adil dan berkelanjutan. Seluruh langkah penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum, demi menjaga keharmonisan sosial, kelestarian lingkungan, dan kepastian hak tanah masyarakat.
