PALU — Moh. Rizal, Ketua Yayasan Peduli Masyarakat Nusantara (YPMN), mendesak pemerintah daerah agar segera turun langsung ke lapangan menyikapi melonjaknya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram yang mencapai Rp. 50.000 hingga Rp. 60.000 per tabung di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Rizal menilai lonjakan harga tersebut diduga kuat dipicu oleh penjualan gas elpiji subsidi di luar pangkalan resmi, sehingga masyarakat terpaksa membeli melalui pengecer dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
YPMN mengaku menerima banyak keluhan dari warga di Palu dan Sigi yang kesulitan memperoleh gas elpiji 3 kg di pangkalan karena kerap kosong atau kehabisan stok. Akibatnya, masyarakat harus membeli di luar jalur resmi dengan harga yang memberatkan.
“Kami menduga kuat terjadi penyimpangan distribusi, di mana gas elpiji subsidi dijual di luar pangkalan resmi. Praktik ini jelas melanggar aturan dan sangat merugikan masyarakat kecil,” tegas Rizal.
Ia menambahkan, lemahnya pengawasan membuka peluang bagi oknum tertentu untuk memperjualbelikan gas elpiji subsidi demi keuntungan pribadi. Karena itu, YPMN mendesak Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Sigi untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap agen, pangkalan, hingga pengecer, menelusuri alur distribusi, serta menindak tegas pihak-pihak yang melanggar.
Selain sidak, YPMN juga mendorong pemerintah daerah membuka posko pengaduan masyarakat, menggelar operasi pasar, serta menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi agen atau pangkalan yang terbukti menyimpang.
“Gas elpiji 3 kilogram adalah subsidi negara untuk rakyat miskin. Jika dijual di luar pangkalan dan harganya dibiarkan melambung, maka negara gagal melindungi rakyatnya,” ujar Rizal.
YPMN berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar distribusi gas elpiji subsidi kembali sesuai aturan dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. (***)
