KOTA PALU, Celebespos.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo tiba di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufrie, Kota Palu Kamis 24 Februari 2022 kemarin. Kedatangan orang nomor satu di tanah air ini dalam rangka kunjungan kerja meninjau lokasi vaksinasi Covid-19 di Kota Palu serta peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sulewana yang ada di Kabupaten Poso.
Terkait diatas, Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) meminta kepada Presiden Joko Widodo tidak hanya sekedar meninjau lokasi vaksinasi dan meresmikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Poso, melainkan juga melihat trand isu hingga problem yang terjadi di salah satu wilayah Sulteng soal maraknya aktifitas pertambangan ilegal yang berakibat langsung pada kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan pusat dalam hal administrasi perizinan.
Ruly S. Alim selaku Ketua Umu LS-ADI Kota Palu mengatakan bahwa problem tambang ilegal yang begitu marak di Sulawesi Tengah hingga saat ini, seakan-akan di abaikan oleh penegak hukum. Padahal kata dia, tambang-tambang ilegal tersebut beroperasi secara terang-terangan, “Penolakan tambang yang ada di Sulawesi Tengah sampai saat ini masih dalam pembahasan hangat dan bahkan sudah sampai menimbulkan korban jiwa. Hal ini tentunya harus mendapat sorotan dari seorang pemimpin nomor satu di negeri ini,“ tegas Ruly.
Dengan disahkanya UU Minerba No 3 tahun 2020, kata Ruly, seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat dan bukan lagi pemerintah daerah.
“Hal ini menyebabkan kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun, karena itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat,“ ujar Ruly.
Olehnya itu, dirinya meminta meminta pada Presiden Jokowi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, “Pasalnya sampai dengan hari ini, problem ini belum menemui titik terang, karena pelaku penembakan belum terungkap dan hingga saat ini kami belum melihat satu steatmen yang di keluarkan oleh pemerintah pusat untuk menanggapi kasus tersebut,“ terangnya.
Tak hanya itu, sambung Ruly, LS-ADI juga menyoroti terkait kebijakan kontroversi yang di keluarkan melalui peraturan Menteri yang dapat melunturkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, “Seperti peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) No 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua yang di nilai cukup merugikan buruh hari ini pun belum menuai titik terang, dan tak terkecuali juga pernyataan seorang Menteri Agama yang hari ini dinilai cukup melukai hati saudara yang beragama muslim yang menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan anjing,“ kesalnya.
“Tentunya hal ini dapat menyebabkan kekacauan dan memecah belah kehidupan berbangsa dan beragama. Olehnya kami meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat para menteri yang kontroversial di Kabinet Kerjanya“. tutup Ketum LS-ADI Kota Palu itu. (Kar)
