PERISTIWA

Yahdi Basma Protes Tergantinya Nama Jalan di Palu

PALU, Celebespos.com – Beredar informasi, NAMA JALAN di salah satu area Kecamatan Palu Timur, berganti sebelumnya bernama Jalan Nokilalaki menjadi Jalan Borobudur. Isu ini beredar viral di sejumlah WAG kalangan aktivis di Kota Palu.

Yahdi Basma, salah satu pentolan generasi`98 di Palu, yang juga Plt. Ketua Partai NasDem Kota Palu dan Anggota DPRD Propinsi Dapil Kota Palu, angkat suara terkait hal ini, saya keberatan soal itu. “Jika benar, itu tindakan pejabat TUN (Tata Usaha Negara – red) yang kurang tepat”, sebut YB, panggilan akrab Yahdi Basma pada media ini, Kamis (25/3/2021) sore.

Jika pun tidak libatkan masyarakat dalam merubah nama jalan, maka seharusnya koordinasi dengan Pimpinan DPRD Kota,

“Semua tindakan itu ada prinsip dasarnya. Apalagi hal yg berkenaan dengan NAMA JALAN. Itu pasti berimplikasi di soal keruwetan merubah AKTA TANAH dan lain – lain, berikut dokumen – dokumen pemilikan warga lainnya”, sebut YB.

Beberapa prinsip yg musti dipakai jika hendak merubah nama jalan, lanjutnya, antara lain :

1. Mudah dikenali masyarakat,
2. Menggunakan nama daerah atau lingkungan setempat yang sudah dikenal masyarakat,
3. Penggunaan nama pahlawan dipertimbangkan sesuai sifat kepahlawanannya,
4. Tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum,
5. Tidak mengubah atau mengganti nama yang sudah tertanam di hati masyarakat dan mempunyai nilai sejarah bagi tempat tersebut,
6. Tidak bersifat promosi atau reklame, 7. Harus disesuaikan dengan kepentingan, sifat, dan fungsi jalan, taman, dan bangunan umum yang bersangkutan,
8. Menggunakan nama jalan, taman, dan bangunan umum yang sejenis dalam kompleks atau lingkungan tertentu itu,

“Nah, perubahan nama jalan itu kan juga berimplikasi pada perubahan dokumen pemilikan warga. Dalam rejim hukum pertanahan kita, itu dibebankan secara aktif sebagai urusan warga. Jadi warga yang direpotkan. Warga musti ajuankan permohonan perubahan untuk melakukan pemeliharaan data,“ tambahnya

Aturan terkait pemeliharaan data diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berlandaskan “asas mutakhir”.

Penjelasan pasal a quo menyebutkan bahwa asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

“Bayangkan, tindakan sederhana tapi timbulkan keruwetan yg ditanggung oleh warga. Pemekaran wilayah, begitu pula halnya dengan perubahan alamat dikarenakan perubahan nama jalan, pasti berimplikasi pada itu,“ ujar YB.

“Kita berharap, Pemerintah Kota yang baru, dimana saat ini Walikota kita baru, fokus pada kebaruan soal penanganan korban pasca bencana Pasigala yg saat ini masih menyisakan banyak problem dasar yg belum selesai, khususnya hak atas hunian layak bagi korban“. Tutupnya. (CR-INM/Kar)

Kontributor : Ista

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker