PALU, Celebespos.com – Front Pembela Islam (FPI) akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri Nomor.224-4780 Tahun 2020, No M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, No. 690 Tahun 2020. No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, No. 320 Tahun 2020. Keputusan ini pun mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Dosen Jurusan Komunikasi,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako Palu, Dr. Achmad Herman kepada media ini, mengatakan keluarnya surat keputusan bersama yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu tentunya harus dihormati bersama semua pihak. Apalagi keputusan itu didasarkan aturan atau regulasi yang jelas. Walaupun tentunya, pihak yang kontra dengan pemerintah khususnya FPI tidak akan menerima begitu saja keputusan tersebut dan dinilai sebagai sebuah kekeliruan, ’’Regulasi sudah ada jadi mau tidak mau harus dipatuhi,’’jelasnya.
Herman menilai bahwa persoalan yang terjadi pada FPI tentunya menjadi pembelajaran bagi organisasi kemasyarakatan lainnya di Indonesia . Ormas harus mematuhi aturan hukum dalam berlembaga, ‘’Bagaimanapun kita di negara hukum. Bahkan bukan hanya ormas, tapi partai politik ataupun lembaga lainpun harus terdaftar secara resmi. Itu penting agar legalitas formalnya terpenuhi,’’tandasnya lagi.
Selain karena persoalan legalitas formal, menurut Herman, masalah itu tak lepas dari adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah dengan pihak FPI. Jika kedua belah pihak duduk bersama dan FPI mengikuti aturan yang ada maka tentunya tidak terjadi masalah seperti itu.
Namun ia juga menyarankan pemerintah pusat agar melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas lainnya di Indonesia, tidak hanya FPI. Selain itu juga melakukan pendataan kembali dan verifikasi terhadap ormas-ormas yang sudah mau habis masa berlakunya. Menurutnya itu penting supaya tidak menimbulkan kesan diskriminatif oleh pemerintah, ‘’Karena kita tidak menginginkan ini menjadi blunder politik. Atau konsumsi politik bagi segelintir orang. Kita ingin iNdonesia baik-baik saja. Kita ingin ulama dan umarah berjalan seiringan. Ulama dan umarah harus selalu berdampingan supaya hidup sehat’’.pungkasnya(Edy/Kar)
