PALU, Celebespos.com – Pemkot Palu baru-baru ini bekerjasama dengan pihak Unicef dan Yayasan Karampuang, dalam satu agenda kegiatan lokakarya pemangku Kepentingan untuk gerakan kembali bersekolah. Adapun acara kali ini dihadiri langsung oleh Plt. Walikota Palu, Sigi Purnomo Said, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansyar Sutiadi, Anleg DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem, Mutmainah Korona, para camat dan lurah se Kota palu, serta Pihak Unicef bersama pihak dari Yayasan Karampuang. Bertempat di Hotel Jazz Palu, pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu.
“Ini merupakan langkah baik, yang harus di tindak lanjuti oleh Pemerintah Kota, utamanya bagaimana pendataan yang selama ini sangat carut marut sebagai data pemerintah kota dalam menyelesaikan berbagai hal untuk kepentingan kebijakan pembangunan Kota Palu,” ucap Anleg DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona pada Celebespos.com, Kamis (29/10/2020).
Apalagi menurutnya, terkait dengan pemenuhan hak-hak anak, telah di support oleh UNICEF melalui program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) sejak setahun yang lalu.
“Walaupun praktek ini masih di lakukan di 4 Kelurahan yaitu di Kecamatan Tawaeli dan Ulujadi namun dari hasil pendataan tersebut banyak temuan lapangan yang menjadi catatan penting dalam proyeksi kebijakan kedepan,” tambahnya
Dikatakan Mutmainah, mengenai data anak putus sekolah, ternyata dari hasil pendataan SIPBM ditemukan 270 anak yang tidak sekolah, belum lagi kasus kematian ibu dan lain sebagainya,” ujar Anleg DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem itu.
Sebaran para lansia, anak balita berdasarak usia dan jenis kelamin, kelompok disabilitas dan lainnya di kelurahan tersajikan secara detail by name by address. “Jika di 46 Kelurahan bisa menerapkan SIPBM di Kota Palu, saya yakin dan percaya bahwa arah program kebijakan kedepan harus betul – betul berorientasi pada basis data ini dan sudah harus lebih terpilah berdasarkan kepentingan dan kebutuhan warga secara berjenjang,” lanjut Mutmainah.
Terlebih, Kata Anleg DPRD Kota itu, berdasarkan hasil pengamatan beliau, persoalan perempuan dan anak serta kelompok, rentan tidak boleh di nafikan dan pembangunan kedepan harus melibatkan mereka secara aktif, utamanya anak remaja yang saat ini menjadi kelompok rentan baru karena Kota Palu dihadapkan pada fenomena social dengan terus meningkatkan angka pernikahan anak dan kualitas keluarga di beberapa titik kelurahan yang masih sangat rendah.
“Anak – anak banyak yang tidak sekolah walaupun pemerintah Kota Palu telah mencanangkan pendidikan gratis 9 tahun. Namun ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan anak. Walaupun saya cukup mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan Kota yang berupaya keras dalam menaikan angka partisipasi sekolah, tapi menurut saya, persoalan pendidikan ini harus di kaji secara komprehensif, yang tidak hanya melihat pada kebijakan pendidikan gratis namun sistem pendidikan kita harus di perbaiki dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam berbagai pendekatan yang ada. Belum lagi situasi paska bencana alam 28 September 2018 yang lalu, problem pendidikan kita semakin meningkat karena bukan hanya persoalan infrastruktur yang harus di benahi tapi memulihkan relasi social dan penguatan keluarga juga menjadi penting. Termasuk pemulihan kesehatan mental bagi para anak – anak kita. PKBM di Palu sudah harus lebih di masifkan untuk melahirkan banyak kegiatan pendidikan vokasi bagi para anak dan pemuda untuk menggerakan berbagai keahlian dan pengetahuan bagi mereka,”terangnya
Lebih lanjut, Dalam bentuk kebijakan, dirinya akan mengawal total bagaimana SIPBM ini bisa operasi di 42 Kelurahan melalui dukungan kebijakan anggaran melalui tugas DPRD yang akan di gerakan bersama Komisi A bersama BANGGAR.
Apalagi untuk program pencegahan pernikahan anak dan memaksimalkan anak untuk kembali bersekolah, “Kita menunggu Perwalinya segera di implementasi dan kolaborasi UNICEF bersama Pemkot Palu, harus bisa action plan di tahun 2021 untuk semua kelurahan di Kota Palu. Dan system informasi ini menjadi litbang data Kota Palu sebagai rujukan berbagai program dan kebijakan semua OPD berdasarkan prlafom program yang ada. Sehingga program kedepan tidak asal program dan sesuai dengan arah RJPMD, RKPD, KUA PPAS dan RENJA OPD untuk basis penyusunan program dalam RKA OPD. Alokasi anggaran bisa benar – benar berorientasi pada kebutuhan bukan kepentingan dan proyeksi pembangunan fisik dan SDM, itu semua bersumber dari data yang ada. Karena SIPBM yang di design oleh UNICEF ini sangat baik sekali untuk PEMKOT,” pungkas Mutmainah, politisi mudah dari partai Nasdem itu.(Kar)
